Lima (5) Program Perioritas Utama Akan Dukung “Penguatan Daya Saing Daerah”
MADIUN – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun’ Kurnia Aminulloh saat menyampaikan laporan mengakui pihaknya baru bisa melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2023 di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Kamis 10 Maret 2022.
Tentunya hal ini sebagai tindaklanjut tahapan maupun sesuai dengan jadwal yang diterima oleh Kab. Madiun dari Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. “Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Madiun yang mana ini, adalah hari pertama penjadwalan dari Pemprov Jawa Timur untuk dilaksanakannya Musrenbang di tingkat Kab/Kota,” katanya.
Ia melanjutkan kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2023 kali ini, telah dilaksanakan secara tatap muka serta daring (virtual) yang dipusatkan di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun. Karena disituasi pandemi ini, semua berharap dapat mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Mengingat hingga sampai hari ini, disiplin Prokes Covid-19 tetap menjadi kewaspadaan kita bersama.
Karena tujuan kegiatan ini yakni dalam rangka melaksanakan tahapan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Sehingga dapat melaksanakan tahapan Musrenbang RKPD tahun 2023. Mendasari pelaksanaan Musrenbang sebagai mekanisme tahunan yakni pertama adalah UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kemudian yang kedua adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 86 Tahun 2017 tetang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sekaligus Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang erah Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD.
“Dalam rangka melaksanakan penyusunan perencanaan tahun 2023, Pemkab Madiun mengambil tema “Penguatan Daya Saing Daerah”. Ini seiring dengan misi visi pak Bupati Madiun dan Wakil Bupati Madiun di tahun 2018-2023 dengan 5 program perioritas utama yang akan kita selesaikan,” jelas Kurnia, biasa disapa.
Menurutnya pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan’ pertama untuk mendapatkan masukan saran sekaligus pandangan dari berbagai unsur maupun stakeholder. Tujuannya dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2023. Kedua sebagai wadah silaturrahmi, komunikasi dan sinergi bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Madiun dalam menyatukan langkah demi pencapaian visi dan misi Kabupaten Madiun.
Sedangkan yang ketiga yakni mewujudkan sinkronisasi antara usulan hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dengan rencana kerja perangkat daerah. Keempat sebagai bentuk komitmen terhadap penyusunan RKPD tahun 2023. Namun sepertinya dalam rangka melakukan kesiapan ini, dapat disampaikan kepada Bupati Madiun bahwa sesuai dengan isu dan skala prioritas yang telah diputuskan baik sesuai dengan RPJM maupun yang tertuang di RKPD tahun 2023.
“Tentunya kami tetap memperhatikan beberapa regulasi dan aspirasi yang berkembang. Hal itu baik terkait dengan eskalasi pandemi covid 2019 yang sampai hari ini, kita prediksikan masih berada ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, juga adanya regulasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan keuangan yang ada di Pemerintah Daerah,” paparnya.
Kurnia Aminulloh mengungkapkan misi visi Bupati Madiun dan Wakil Bupati Madiun di tahun 2018-2023 dengan 5 program perioritas utama itu yakni pertama adalah terdiri dari percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis. Kedua adalah merupakan pengembangan prodak-prodak olahan hasil pertanian, perikanan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga adalah kesiap siagaan terhadap becana, Keempat adalah penguatan kelembagaan ekonomi dan Kelima adalah pengembangan pasar.
Sehingga dalam melaksanakan perioritas pembangunan ini yakni sesuai dengan mekanisme yang ada, Bappeda Kabupaten Madiun melakukan tahapan pendahuluan kegiatan dari Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan tanggal 2 Februari 2022 lalu. Kemudian dilanjutkan dari tanggal 3 sampai 9 Februari 2022, telah dilaksanakan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan. Sedangkan tahapan berikutnya pada tanggal 8 Maret 2021 lalu, kita telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah (FTD) Kabupaten Madiun.
“Namun sebelum akhir kegiatan ini, kami semua seluruh peserta dan stakeholder terkait mengharapkan perkenan pak Bupati untuk memberikan arahan sekaligus sambutan dalam rangka penguatan Musrenbang RKPD tahun 2023. Karena apa? Dengan harapan’ apa-apa yang sudah terdokumen per hari ini, bisa menjadi pijakan dalam rangka untuk penyusunan kebijakan anggaran di tahun APBD 2023,” tegasnya.
Dapat disampaikan kegiatan yang dilaksanakan langsung dari Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun maupun secara virtual itu yakni dihadiri oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami, Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto, pimpinan DPRD Kab. Madiun diwakili Mujono beserta para wakil ketua dan ketua komisi, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Madiun Penta Lianawati Ahmad Dawami, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Madiun.
Hadir secara virtual yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Madiun Tontro Pahlawanto, Asisten III Administrasi Umum Pemprov Jawa Timur Saihul Ghulam, Kepala Bakorwil I Madiun, segenap Kepala Bappeda sekitar Kab. Madiun, para Asisten Kab. Madiun, Staf Ahli Kab. Madiun, pimpinan OPD Kab. Madiun, seluruh Camat se-Kab. Madiun, pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat serta para undangan lainnya.*(lly/pressphoto.id)
Keterangan Foto : Kepala Bappeda Kabupaten Madiun Kurnia Aminulloh saat menyampaikan laporan terkait kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2023
