MADIUN – Baru ini, Kabupaten Madiun kembali menorehkan prestasi luar biasa bahkan membanggakan masyarakat Kabupaten Madiun khususnya di bidang ‘Pengendalian Inflasi Daerah (PID)’ periode pertama dalam tahun 2024 di tingkat nasional.
Untuk itulah, penjabat (Pj) Bupati Madiun’ H. Tontro Pahlawanto menerima penghargaan Insentif Fiskal (IF) kinerja tahun berjalan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri di Jakarta, Senin 05 Agustus 2024 lalu.
Penghargaan bergengsi itu, telah diberikan kepada 50 pemerintah daerah (Pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi di wilayahnya. Kabupaten Madiun, termasuk di antara daerah-daerah tersebut. Sedangkan nilai IF yang diberikan kepada Pemda Kabupaten Madiun sebesar Rp 6,3 milyar lebih.
Terkait itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun’ Suntoko menyebutkan bahwa untuk IF periode pertama, Kabupaten Madiun tahun 2024 ini telah mendapatkan reward (sistem penghargaan) khususnya kategori ‘Penekanan Inflasi di Daerah’.
Artinya untuk indeks inflasi di wilayah Kabupaten Madiun ini, memang reaktif tertekan, reaktif bisa di tekan, dan reaktif stabil. Sehingga, Pemerintah Pusat telah mengapresiasi dalam bentuk ‘Pemberian Reward IF’ sebesar Rp6,3 milyar lebih.
“Ini dari indeks inflasi ya. Dari nilai total Rp6,3 milyar, sudah di transfer ke Rekening Kas Daerah (RKD) sebesar 50% atau sekitar Rp3,1 milyar lebih. Ini adalah untuk inflasi tahap yang pertama,” katanya saat ditemui seusai kegiatan lomba memeriahkan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Jum’at 23 Agustus 2024.
Menurutnya untuk kategori inflasi ini, terdapat tiga tahap yakni masih ada tahap kedua, dan tahap ketiga. Sedangkan yang tahap pertama ini, Kabupaten Madiun telah mendapatkan reward IF tahun berjalan sebesar Rp6,3 milyar lebih itu.
Namun reward IF ini, yakni untuk program priorits daerah. Sedangkan untuk prioritas daerah Kabupaten Madiun khususnya terkait inflasi ini, tentunya sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) RI yakni salah satunya adalah di bidang kesehatan.
“Jadi yang dana reward IF ini, kita alokasikan untuk penanganan UHC (Universal Health Coverage) atau cakupan kesehatan universal. Sehingga, UHC di wilayah Kabupaten Madiun mencapai 100%,” ujarnya.
Sedangkan inflasi tahap dua, lanjut Suntoko, tentunya nanti masih menunggu penilaian dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kota se-Indonesia, apakah Kabupaten Madiun ini juga termasuk dapat atau tidak?
Harapannya Kabupaten Madiun mendapatkan IF lagi, karena untuk prioritas daerah yang selanjutnya. Meski dana transfer IF baru realisasi 50%, namun program prioritas terus berjalan bahkan sudah dimulai oleh dinas terkait. Mengingat program prioritasnya adalah untuk UHC di Kabupaten Madiun.
“Maka untuk UHC, 100% itu membutuhkan pendanaan yaitu salah satunya di intervensi dari alokasi dana yang bersumber dari IF yang dari reward inflasi tersebut. Sedangkan program UHC ini langsung di tangani Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun,” jelasnya.
Ia mengungkapkan agar IF tahap dua dapat diraih lagi oleh Kabupaten Madiun, maka diharapkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Madiun untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga, indeks yang diberikan ini dapat diraih lagi.
Tentunya bukan hanya terkait penekanan inflasi saja, nanti juga ada indeks di bidang kemiskinan, bidang stunting, bidang PDN (perdagangan dalam negeri), bidang realisasi anggaran, dan bidang kemiskinan ekstrim.
“Itu nanti kalau indeksnya bisa terpenuhi ya, maka dapat dipastikan Kabupaten Madiun akan mendapatkan reward terkait IF lagi,” terangnya.
Suntoko menambahkan terkait proses dana IF, tentunya transfer dilakukan oleh pusat melalui RKD dulu. Selanjutnya, nanti dituangkan dalam program kegiatan prioritas. Setelah itu, tahap berikutnya adalah Dinkes Kabupaten Madiun mengajukan untuk realisasi pencairan dana IF tersebut.
Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Madiun, H. Tontro Pahlawanto menyampaikan penghargaan ini merupakan bukti nyata dari kerja keras seluruh masyarakat Kabupaten Madiun dalam menjaga stabilitas harga. Kabupaten Madiun tak hanya sukses dalam pengendalian inflasi saja, tapi juga mencatatkan prestasi gemilang dalam realisasi anggaran.
“Update terbaru yang disampaikan oleh Kemendagri RI dengan persentase 60,92 persen, Kabupaten Madiun berhasil menjadi yang tertinggi dalam realisasi belanja APBD untuk kabupaten se-Indonesia,” tandasnya.*(al/pressphoto.id)
Keterangan gambar: Pj. Bupati Madiun, H. Tontro Pahlawanto (dua dari kiri) saat menerima penghargaan IF kinerja tahun berjalan dari Mendagri RI, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian (dua dari kanan) di Jakarta.(foto prokopim kab.madiun)
