MADIUN – Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun’ H. Ahmad Dawami menyampaikan nota pengatar tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2022 yakni disektor pengelolaan keuangan daerah. Terkait laporan pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan ini, telah disusun sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atau auditing.
Sehingga pengelolaan keuangan daerah ini, adalah untuk mempercepat realisasi misi visi daerah yang bisa difokuskan untuk memulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Selain itu, juga untuk penanganan inflasi serta perbaikkan mutu pelayanan publik yakni utamanya pada pelayanan dasar.
Terkait pendapatan daerah. Bahwa pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp2,7 triliun lebih atau 104,26% dengan rincian pendapatan sebagai blud (badan layanan umum daerah). Untuk target pendapatan asli daerah (PAD), realisasinya sebesar Rp307,4 miliar lebih. Sedangkan target pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1,6 triliun lebin. Lalu, DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran)-nya sebesar Rp705,8 miliar lebih.
Selanjutnya target PAD, terealisasi sebesar Rp14,6 miliar lebih. Namun secara umum, realisasi pendapatan TA 2022 telah melampaui target. Begitu juga terkait belanja daerah, realisasinya sebesar Rp2,5 triliun lebih. Tapi secara umum bahwa kinerja Pemerintah Kaupaten (Pemkab) Madiun khususnya dalam pengelolaan APBD tahun 2022 berjalan baik.
“Semua itu, adalah berkat dukungan dari bapak/ibu anggota DPRD Kab. Madiun,” ujar Bupati Madiun disela-sela kegiatan Rapur DPRD Kab. Madiun di Gedung DPRD setempat, Rabu 29 Maret 2023.
Menurutnya capaian indikator hasil kerja sama daerah tahun 2022 yakni terkait indeks kesalehan sosial terealisasi 68,16 atau lebih tinggi 0,61 poin dengan kategori baik. Untuk indeks reformasi birokrasi terealisasi 83,41 atau lebih tinggi 9,91 poin dengan kategori A. Begitu juga angka pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 4,58% atau meningkat 1,24% poin.
Perlu diketahui bersama bahwa penghargaan dari pemerintah, bukan satu-satunya alat ukur dalam pencapaian keberhasilan kinerja kepala daerah. Namun bisa juga menjadi bukti adanya pengakuan yang legal terhadap penilaian kinerja terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Sebab, Pemkab. Madiun pada tahun 2022 telah mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tiimur diberbagai bidang,” jelasnya.
Pimpinan Rapur yang juga Ketua DPRD Kab. Madiun Fery Sudarsono berkenan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Madiun’ H. Ahmad Dawami yang telah menyampaikan nota pengantar tentang LKPJ TA 2022. Setelah kita bersama-sama mengikuti penyampaian nota pengantar tentang LKPJ Bupati Madiun TA 2022.
“Maka sekiranya dapat kita pahami tentang muatan LKPJ Bupati Madiun TA 2022 yang telah dicapai selama satu tahun,” katanya.
Ia mengungkapkan sesuai dengan ketentuan pasal 30 Peraturan DPRD Kab. Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (Tantib) DPRD Kab. Madiun, maka dapat disimpulkan bahwa pembahasan LKPJ Bupati Madiun TA 2022 dilaksanakan Pansus (Panitia Khusus) yang mana anggota Pansus dapat melakukan koordinasi dengan masing-masing komisi. Tujuannya untuk keperluan dan evaluasi LKPJ Bupati Madiun tentang laporan pimpinan komisi terhadap pelaksanaan pengawasan dalam rapat dengar pendapat.
Selain itu, juga diharapkan bisa menjadi acuan Pansus yakni untuk menilai kesesuaian antara LKPJ dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah. Yakni meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dengan materi muatan Peraturan Daerah (Perda) TA berkenaan.
“Sebelum rapat ini ditutup. Perlu kami sampaikan kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kab. Madiun untuk tetap berada didalam rungan ini’ guna mengikuti rapat internal DPRD dalam rangka pembentukan Pansus LKPJ,” terang Fery Sudarsono.*(Adv/al-pressphoto.id)
Keterangan Foto : Terlihat suasana kegiatan Rapur DPRD Kab. Madiun dalam rangka Nota Pengatar LKPJ Bupati Madiun TA 2022 di Gedung DPRD Kab. Madiun.
