MADIUN – Sebagai upaya menekan inflasi, Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto dan Forkopimda Kab. Madiun melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Nglames-Kec. Madiun, dan Gudang Bulok-Kec. Balerejo, Rabu 28 Februari 2024.
Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menyampaikan kunjungan diberapa pasar tradisional dan di gudang bulog ini yakni dalam rangka untuk memastikan ketersediaan pangan yang ada di wilayah Kab. Madiun.
“Alhamdulillah tadi, pak kepala bulog sudah sampaikan bahwa posisi beras yang ada di Kab. Madiun di gudang bulog ini ada sekitar 1000 ton. Itu artinya, nanti bisa mengkafer sampai hingga paska lebaran 2024 dan 2-3 bulan kedepan,” katanya.
Menurutnya jika pemerintah daerah mau menekan angka inflasi, maka harus memperbanyak luasan distribusi beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) yang ada di pasar. Kalau masalah beras premium non SPHP itu, kan pariatif banget. Sehingga tidak bisa kita gunakan sebagai patokan.
“Peran pemerintah itu, bagaimana memperluas distribusi kepada mitra-mitra bulog yang akan menjadikan rujukan masyarakat dalam rangka untuk membeli beras. Inilah ada upaya. Jadi semakin kita perluas jaringan, otomatis beras-beras non SPHP juga akan turun. Harapan kita seperti itu,” jelasnya.
Ia mengungkapkan ada sebuah cara dalam rangka memperoleh beras SPHP yang ada di gudang bulog. Pertama adalah kewaspadaan keswadayaan dari pedagang itu sendiri.
Artinya pedagang ngambil (belanja) dari bulog, kemudian dibawa ke kiosnya masing-masing. Bahkan ada beberapa pedagang itu berkelompok, berembuk untuk membiayai bareng-bareng.
Lalu yang kedua, pihaknya (pemda) mendorong terkait dengan perolehan dari PPI dan RRI dalam rangka untuk memperluas jaringan untuk ongkos angkutnya. Itu dari PPI dan RRI. Syukur alhamdulillah kemarin ada penambahan lagi terkait dengan luasan itu.
“Kalau memang per hari ini, belum bisa menekan angka inflasi? Terkait dengan beras, ya kita akan lakukan peruasan lagi. Sepanjang ini, PPI dan RRI masih mampu untuk memfasilitasi biaya angkut dari bulog ke kios masing-masing,” ujarnya.
Saat disinggung terkait antisipasi hal tidak diinginkan atau misalkan kekurangan stok beras hingga/paska lebaran 2024 nanti, lalu skema apa yang akan dilakukan Pemkab. Madiun?
Pj. Bupati menambahkan terkait antisipasi jika terjadi kelangkaan beras di wilayah Kab. Madiun, tentunya kita nanti akan menyampaikan kepada pemerintah pusat dengan melalui bulog.
Sebagai dasarnya sebagai bahan laporan, kita akan melakukan rapat koordinasi (agenda rutin, setiap minggu kita mesti ada evaluasi dengan pihak Kemendagri RI). Artinya ketersediaan pangan yang ada di masing-masing wilayah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota akan terpantau.
“Lha, di sinilah media kita untuk menyampaikan bahwa posisi di Kabupaten Madiun ketersediaan beras seperti apa? Itu per minggu, kita mesti menyampaikan dalam Rakor bersama Kemendagri RI,” tandasnya.
Diinformasikan seusai di gudang bulog, Pj. Bupati bersama rombongan melanjutkan sidak di Kab. Madiun wilayah selatan yakni di Gertak (gerai tekan inflasi kab. madiun) yang merupakan program penyedia beras SPHP untuk dikonsumsi.*(al/pressphoto.id)
