MADIUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun akhirnya melaunching Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka penanganan, penurunan dan pendataan stuntung di wilayah Kabupaten Madiun.
Ketua TP-PKK Kabupaten Madiun Penta Lianawati Ahmad Dawami mengungkapkan pihaknya memang perannya sangat penting sekali dalam artian mendampingi semua kegiatan Posyandu (pos pelayanan terpadu) di tiap desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun.
Meskipun Posyandu yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, itu merupakan LKD (lembaga kemasyarakatan desa) tersendiri. Namun, tidak bisa kita terlepas begitu saja. Tetapi melainkan, kita harus menjadi salah satu bagian yaitu bagaimana mengetaskan stunting lewat Posyandu itu.
“Karena memang paling strategis, kita untuk memantau perkembangan anak di Posyandu baik di tiap desa/kelurahan yang setiap bulan diselenggarakan,” tuturnya seusai memantau kegiatan Posyandu di rumah salah seorang warga Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jum’at 27 Januari 2023.
Ia mengharapkan agar PKK bersama-sama mulai langkah 1,2,3 terus mengikuti, mendampingi yakni bagaimana perkembangan anak-anak yang ada di wilayah desa se-Kabupaten Madiun. Bahkan sisi apapun atau misalnya mulai dari gizi, kesehatan, kita tetap mendampingi terus.
“Jadi begini. Kita memang tidak boleh menjastis anak itu stunting. Itu tidak boleh. Jadi, kita harus pakai bahasa pelan-pelan. Bahasa yang mudah dimengerti oleh orang tua. Itu yang penting. Karena orang tua itu, juga berbeda-beda. Kadang kita bilang stunting, mereka marah dan sebagainya,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Penta, kita sebagai tim penggerak PKK Kabupaten Madiun harus memberikan edukasi dengan sabar, Selain itu, juga harus berulang kali menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Karena gerakan stunting ataupun dampak yang berikan stunting itu, sangat berbahaya sekali. Terutama untuk bagaimana pembangunan yang ada di negara kita, khususnya Kabupaten Madiun,” tandasnya.*(al/pressphoto.id)
Keterangan Foto : Ketua TP-PKK Kabupaten Madiun Penta Lianawati Ahmad Dawami (tengah) saat meninjau kegiatan Posyandu desa.
