JAKARTA – Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penanggulangan bencana tahun 2023 di Jiexpo Jakarta, Kamis (2/3). Rakornas tersebut dihadiri oleh Presiden Jokowi, para menteri, panglima, Kepala Basarnas. Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, pejabat TNI/ Polri serta BPBD Provinsi dan BPBD Kab/Kota se-Indonesia.
Rakornas yang bertema ‘Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana’, dibuka oleh Presiden dengan ditandai pemukulan kentongan. Dalam Rakornas ini, juga ada pameran industri kebencanaan tingkat Asia dan Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya identifikasi potensi bencana di setiap daerah. Dia mengatakan BPBD harus didukung dengan anggaran yang cukup jika terjadi bencana. “Jangan sampai BPBD tidak ada anggarannya atau anggarannya kecil sekali,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi menekankan, tahap pra-bencana sangat penting untuk memitigasi resiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana. “Kita ini masih sering di tahap tanggap darurat pas terjadi bencana, padahal pra-bencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi itu harus menjadi prioritas”, ujarnya.
Sementara itu Bupati Madiun ditemui seusai acara menyampaikan bahwa mitigasi bencana sudah kita peta-kan, di setiap wilayah rawan bencana, dan saat ini terus kita gencarkan tentang pencegahan-pencehan bencana.
“Di setiap saya memberikan sambutan pada saat acara, saya sering mensosialisasikan kepada masyarakat, agar selalu bergotongroyong/kerja bakti membersihkan lingkungannya dan menjaga kelestarian lingkungannya masing-masing, jangan gotongroyong/kerja bakti saat setelah terjadinya bencana”, jelas Bupati
Kaji Mbing sapaan lekat Bupati Madiun menegaskan jika sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat saat menghadiri acara. Dirinya mengajak masyarakat untuk giat melakukan kerjabhakti di lingkungannya dengan maksud agar lingkungannya terjaga. Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.*pkpd/al-pressphoto.id
