MADIUN – Bupati Madiun H. Ahmad Dawami didampingi Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto berkenan menyambut kehadiran Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) di Pendopo Muda Graha, Kab. Madiun, Selasa 28 Maret 2023.
Di Kab. Madiun, Menteri ATR/BPN berkenan menyerahkan sertipikat hak atas tanah berupa 1.407 bidang yakni sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, 4 sertipikat (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL) hak pakai atas nama Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Kemudian sejumlah 35 sertipikat hak atas tanah yakni Barang Milik Negara atau BMN (Dipa Kanwil) dan terdiri dari 15 sertipikat jalan tol, 1 sertipikat aset Kementerian Pertahanan (Kemenhan), 2 sertipikat Kementerian Agama (Kemenag), 7 sertipikat jalan tol dan 10 sertipikat BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Bengawan Solo serta 15 sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) aset Perusahaan Listrik Negara atau PLN.
Selain itu, Menteri ATR/BPN juga berkenan menyerahkan sejumlah 22 sertipikat Hak Wakaf (HW) di Masjid At Taqwa, Desa Banjarsari Wetan, Kec. Dagangan, Kab. Madiun. Sehingga total yang diserahkan 1.481 sertipikat. Untuk itu, pada tahun 2023 Kab. Madiun yakni sebidang tanahnya semua telah terukur dan terpetakan. Sehingga untuk target PTSL, hanya mendapatkan target SHT (Sertifikat Hak atas Tanah) sejumlah 1.000 bidang.
Hasil pencapaian sertipikat PTSL dan pelayanan rutin masyarakat ini, tentunya dapat terlaksana dengan baik yakni berkat komunikasi, kombinasi dan kolaborasi. Hal itu, tentunya juga harus dilakukan secara intensif yakni dalam pola tri juang yang dicanangkan oleh Kakanwil Provinsi Jawa Timur yaitu antara BPN, Pemkab. Madiun dan pemerintah desa/Pemdes.
Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami juga mohon ijin kepada Menteri ATR/BPN bahwa kalau permasalahan aset di Kab. Madiun memang kita sudah targetkan untuk selesai. Sebab itu, diinternal kita sendiri juga mulai pencatatan di BPKAD Kab. Madiun. Bahkan pencatatan aset, sampai bagaimana identitas aset dilapangan. Tentunya kedepan, kita juga sudah menargetkan.
Disampaikan rasa syukur alhamdulillah bahwa BPN itu tetap disiplin, sehingga kita tiap bidang di Kab. Madiun sudah diukur semuanya. Sehingga potensi konflik itu, bisa terkendali. Karena sudah terukur semuanya. “Jangan dipikir, potensi konflik itu hanya rebutan tanah? Tapi, juga dapat menimbulkan dampak yang luar biasa,” katanya.
Ia mencotohkan bahwa katakanlah jalan itu, rusak. Namun yang namanya jalan itu, tentunya terdapat sepadan jalan yang harus keras. Tapi itu, karena batasnya tidak jelas? Maka akhirnya dipakai olahan sawah. Sehingga, jalannya jika dibangun seperti apapun? Jalan raya itu, tetap rusak. Lalu, disepadan sungai adalah jika mana garisnya itu tidak jelas dari BPN, pada akhirnya juga ditanami padi oleh orang. Nama itu istilahnya kalau di Madiun adalah tanggul atau tangkis, jika tidak satu meter terancam jebol.
Otomatis satu desa ini kena dampaknya semua. Namun dengan adanya pengukuran lengkap ini, kita lebih bisa membuat suasana aman itu dari sisi. Di Kab. Madiun yang namanya rebutan tanah, maka potensi konflik dari rebutan tanah? Insyaallah sangat terkendali. Tapi, justru untuk penempatan batas titik-titik bagaimana aset pemerintah ini ‘bisa awet mulai dari aset jalan, aset sungai sangat dibutuhkan dari BPN.
Makanya BPN itu, ketika Bupati Madiun turun dilapangan? Lalu melihat itu, Bupati segera respon dan menelpon Kepala BPN Kab. Madiun yakni untuk menginformasika jika patoknya geser. Tidak lama kemudian, langsung didatangkan pasukannya. Itu cepat tindakannya. Misalkan lagi, kita mau mengeruk sungai itu, juga tidak perlu berlama-lama lagi. Karena untuk hal itu, bisa diberikan titik yang sudah ada koordinatnya. Begitu juga dengan peralatannya, kita juga berkenan membantu pihak BPN. Tujuannya biar BPN itu, melayani masyarakat Kab. Madiun dengan mudah dan cepat.
“Kemarin pak Ka BPN Kab. Madiun minta alat penunjang ke saya, ya langsung kita belikan. Ini maslahnya bukan untuk membantu BPN-nya saja, tapi juga yang kita bantu adalah masyarakat Kab. Madiun yang mengurus di BPN biar terlayani dengan baik dan cepat. Jadi konteknya, tetap seperti itu. Akhirnya ya ini, kita targetkan tahun 2022 lalu tersertipikatkan 100%,” ujarnya.
Menurutnya dengan harapan bahwa sisanya sebanyak 1.094 bidang ini selesai di tahun 2023, jadi tuntas semua. Tapi kalau di Kab. Madiun sebanyak 1.956 aset Pemkab. Madiun, seperti kepemilikan kantor desa/kelurahan baru terselesaikan tahun 2022 lalu. Namun jangan dibayangkan di NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) awal 2022, tapi itu sudah ditarik mundur sampai bertahun-tahun. Tapi untungnya BPN bersama kita terus berkolaborasi, sehingga terselesaikan dengan baik.
“Sekali lagi pak Meteri, terima kasih. Selanjutnya, saya tidak menyampaikan kendala-kendala yang harus kita selesaikan. Nati, saya sampaikan sendiri dengan pak Menteri. Biar apa? Biar investasi di Kab. Madiun ini, bisa lancar semuanya pak Menteri,” ungkap Ahmad Dawami.
Ditempat yang sama, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat mengawali sambutannya juga menyampaikan langsung kepada Bupati Madiun bahwa ketika dirinya melihat Pendopo Muda Graha Kab. Madiun, ternyata ada setrum’nya. “Pendopo ini, indah sekali. Oleh sebab itu, setrum yang saya rasakan ini akan direalisasikan. Yang pertama tentunya adalah penyerahan aset Pemkab. Madiun, tadi,” katanya.
Karena apa? Lanjut Menteri ATR/BPN yakni dengan menyerahkan aset Pemkab. Madiun, kemudian aset Pemprov Jawa Timur, aset BMN dan aset PLN. Hal itu adalah salah satu bentuk mitigasi, supaya tidak munculnya penyalahgunaan aset yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. “Dan semua ini, adalah telah menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,” jelasnya.
Kemudian yang kedua, menurutnya adalah apa yang dikatakan oleh Bupati Madiun tadi? Yakni bagaimana kita bisa mendatangkan investor untuk menanamkan investasinya di Kab. Madiun. Sehingga memberikan kepastian hukum. “Tadi, pak bupati sudah bisik-bisik ke saya? Pak Menteri bagaimana dengan MMST (mini, mental, status, test), bagaimana dengan lahan sawah dilindungi? Saya tidak banyak berfikir. Pak bupati, saya bantu,” tuturnya.
Ia menguraikan karena data-datanya, tadi sudah diserahkan langsung. Maka selanjutnya akan segera dilakukan proses. Menteri ATR/BPN mengaku sangat yakin bahwa pasar uang di Kab. Madiun secara tematik juga sudah membagi yakni mana wilayah hijau dan mana wilayah kuning. Namun jika dalam tata ruang itu, memang sudah direncanakan akan kuning dan menjadi hijau?
Berarti ada rumah yang harus diketuk kembali menjadi sawah, sehingga nanti saat diserahkan kepada Bupati Madiun jika memang LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi) itu yang tadinya dimasukan LSD harus menjadi wilayah kuning? Terkait itu, maka dipersilakan untuk tata ruangnya diatur kembali dan dikoordinasikan dengan Dirjen I, nanti. Karena yang hadir di Pendopo Muda Graha ini, adalah Dirjen untuk memberikan sertipikat.
“Sedangkan pak Dirgo ini, adalah Dirjen untuk mengukur. Kebetulan, Dirjen yang satunya yaitu terkait tata ruang ada di Jakarta. Syukur-syukur pak Bupati Madiun, kedepannya kepingin lihat kantor saya di Jakarta. Saya sediakan waktu, kemudian permasalahan LSD’ saat pulang sudah bisa eksekusi dilapangan. Kami silakan,” tandasnya.*(Adv/al-pressphoto)
Keterangan Foto : Menteri ATR/Kepala BPN, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto (kiri) saat menyerahkan sertipikat kepada Bupati Madiun H. Ahmad Dawami (dua dari kiri) serta ke sejumlah penerima lainnya di Pendopo Muda Graha, Kab. Madiun.
