SURABAYA – Pj. Bupati Madiun Ir. Tontro Pahlawanto menghadiri Rapat Koordinasi dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan seluruh Jawa Timur yang dilaksanakan di Grand City Convention Hall Surabaya, Selasa (11/12) malam.
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis baik saat Pilpres, Pileg maupun Pilkada serentak. Rakor kali ini sekaligus menjadi momentum untuk mensinkronisasi operasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di semua lini.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan Pemilu 2024 yakni pelaksanaannya bertepatan saat peringatan Hari Valentine. Di mana perayaan itu, juga kerap kali dijadikan milenial untuk melakukan kegiatan pribadi.
Untuk itu, sinergitas sangat diperlukan untuk mengajak para milenial sebagai pemilih suara terbanyak bahkan bisa menggunakan hak pilihnya. “Jangan sampai para milenial ini mengendurkan hak pilih mereka. Karena, mereka merupakan pemilih suara terbanyak,” tandasnya.
Menurutnya sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk persiapan Pemilu 2024 yakni antara lain, Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 sesuai jadwal dan tepat waktu reguler 5 tahunan. Untuk itu, semua mesti bersinergi. Selain itu juga berkolaborasi dan membangun kewaspadaan bersama untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis. “Formal dan informal leader, harus bergerak bersama-sama,” ujarnya.
Bahkan dari arahan Presiden RI, lanjut Khofifah, kita harus optimis penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, telah memetakan daerah rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Sehingga, kewaspadaan dapat dilakukan sejak persiapan seperti saat ini.
Untuk itu, Gubernur menekankan dalam menghadapi potensi dan pemicu konflik dalam Pemilu harus diiringi kewaspadaan dari Bakesbangpol, Danrem, Dandim, Kapolres, Kapolsek, KPUD, Bawaslu, Kejari di masing-masing daerah harus ditingkatkan.
“Saya rasa Pemerintah melalui KPU dan Bawaslu telah melakukan pemetaan hingga pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun seringkali proses penghitungan sangat seru di tingkat PPK. Petugas bisa tidak tidur hingga tiga hari,” ungkapnya.
Ia menambahkan beberapa isu strategis terkait pelaksanaan pemilu yakni regulasi, penyelenggara, peserta, pemilih, logistik dan tahapan pelaksanaan (kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, penetapan calon terpilih).
Disampaikan turut hadir dalam acara itu yakni Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V/Brawijaya yang diwakili Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Yusman Madayun.
Selain itu juga Ka. Binda Jatim Brigjend TNI Fahmi Sudirman, Kepala Kejati Jatim yang diwakili Aspidum Kejati Jatim Agustian Sunaryo, Kapoksahli Koarmada II Laksma TNI Widyanto Pudyo Purnomo, Ketua KPU Jatim Choirul Anam dan Ketua Bawaslu Jatim A. Warits.data/photo:prokopim.*(editor:al/pressphoto.id)
