MADIUN – Sedikitnya 6 orang sebagai juru bicara (Jubir) telah melaporkan yakni terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 saat rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Kamis 23 Juni 2022.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun’ Fery Sudarsono telah dinyatakan memenuhi forum, sehingga sah untuk melaksanakan. Sebab dari jumlah 45 anggota DPRD Kabupaten Madiun, telah hadir 37 anggota dan tidak hadir 8 anggota.
Hadir dalam kegiatan itu, Bupati Madiun’ Ahmad Dawami, Wakil Bupati Madiun’ Hari Wuryanto, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Madiun, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun beserta para Asisten dan Staf Ahli Bupati.
Selain itu, juga Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kepala Bagian Setda dan Camat se-Kabupaten Madiun. Hadir pula Direktur BUMD dan Direktur RSUD Kabupaten Madiun serta Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Madiun.
Ke-6 Jubir itu dalam laporannya yakni :
Suparno Budhi Santoso dari Fraksi Golkar Nurani Sejahtera (F-GNS) menyampaikan usulan dan menyoroti tentang belanja dan lainnya : Karena pada pos belanja daerah’ ada beberapa yang dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Namun juga banyak pos belanja yang tidak dapat terserap, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp298,2 milyar lebih pada APBD tahun 2021.
“Mohon dijelaskan pada pos belanja apa saja yang paling signifikan, sehingga menyebabkan Silpa di tahun 2021 begitu besar. Apakah karena perencanaan yang kurang matang, sehingga banyak anggaran yang tidak terserap atau karena banyaknya efisiensi dari masing-masing OPD,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, sebagai bentuk empati Pemerintah Daerah (Pemda) kepada peternak sapi yang saat ini sedang dilanda wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), maka F-GNS mengusulkan agar Pemda memberikan bantuan sosial atau kompensasi kepada peternak yang sapinya tidak terselamatkan.
Budi Wahono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) juga menyoroti tingginya angka Silpa APBD tahun 2021. Untuk itu F-PDIP mohon penjelasan secara rinci ‘apa permasalahannya, sehingga tidak terserapkan anggaran tersebut.
Lainnya mencermati kondisi masyarakat Kabupaten Madiun, terutamanya yang berprofesi sebagai petani. Karena sudah tiga tahun terakhir ini, hasil produksinya tidak bisa maksimal bahkan cenderung semakin menurun. Begitu juga petani porang saat ini, mulai over produksi dan harga jual sangat jauh dari harapan. Peristiwa PMK yang terjadi di Kabupaten Madiun, juga menjadi sorotan F-PDIP.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun segera mencarikan terobosan agar produksi padi di Kabupaten Madiun meningkat. Selain itu, nasib petani porang yang saat ini terpuruk? Mohon dicarikan pasar dengan harapan hasil produksi porang dapat terjual dengan harga yang wajar. “Sesuai arahan dari Gubernur Jawa Timur supaya Pemda segera menganggarkan APBD untuk menanggulangi wabah PMK ini, kalau perlu menggunakan anggaran darurat,” terangnya.
Miftakul Huda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) selain menyoroti angka Silpa juga tentang pendapatan yaitu : F-PKB berharap adanya peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD) diluar sektor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), supaya bisa digunakan untuk program kegiatan yang lebih produktif.
Untuk itu, F-PKB mohon penjelasan ‘rencana langkah-langkah konkrit apa yang akan dilakukan Pemkab. Madiun, sebagai upaya peningkatan PAD dimaksud. Sesuai data yang diperoleh, terdapat piutang lain-lain yang terbesar merupakan piutang BLUD senilai Rp100,8 milyar lebih. “Kami mohon penjelasan, ‘bagaimana rencana langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penagihan piutang BLUD tersebut, agar bisa terbayar 100 persen,” katanya.
Ia menambahkan bahwa F-PKB juga berharap untuk segera dilakukan pemutakhiran data terkait bantuan iuran Jaminan Kesehatan Daerah (JKD), karena hasil penemuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ‘ada kelebihan pembayaran sebesar Rp270,1 juta. Hal itu disebabkan? “Karena, kita masih membayar iuran BPJS Kesehatan. Penerima Bantuan Iuran (PBI) atas orang yang sudah meninggal,”
Edi Widanto dari Fraksi Demokrat Persatuan (F-DP) menyoroti tentang belanja tak terduga bahwasanya pos belanja tak terduga telah dianggarkan sebesar Rp36,5 milyar lebih. Namun realisasinya hanya sebesar Rp27,2 milyar lebih atau sekitar 74,56 persen.
Terhadap hal itu, F-DP mohon penjelasan yakni mengapa anggaran tersebut’ tidak bisa terserap 100 persen pada tahun anggaran 2021. Selain itu, juga terkait belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp221,2 milyar lebih, namun realisasi hanya Rp183,4 milyar lebih atau sekitar 82,91 persen.
“Terkait hal tersebut, maka F-DP mohon penjelasan yakni apa penyebab belanja tersebut tidak bisa tercapai 100 persen. Lalu jenis belanja modal apa saja yang tidak bisa direalisasikan,” tandasnya.
Edy Suyitno dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) menyoroti tentang Silpa, itu termasuk kategori angka Silpa yang cukup tinggi. Maka dari itu, gunakan metode perencanaan yang lebih maksimal agar serapan anggaran masing-masing OPD tidak ada kendala.
F-Nasdem selama ini mencermati yakni masih tingginya belanja operasional diantaranya Alat Tulis Kantor (ATK), modal gedung serta peralatan dan mesin. “Mohon kiranya bisa di tekan atau penghematan’ dalam rangka penambahan kebutuhan lain yang masih sangat dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan masa pandemi Covid-19 sudah ‘berakhir’, harapan F-Nasdem semoga di tahun berikutnya ‘target PAD dari perusahaan-perusahaan daerah mampu memberikan kontribusi pada PAD Non Pajak, khususnya Perusda Madiun Umbul Square, Bank Daerah Kabupaten Madiun, Perusda “Tirta Dharma Purabaya” Kabupaten Madiun dan Rumah Sakit Daerah dengan cara peningkatan pendapatan berbasis profit oriented (mengutamakan keuntungan), sehingga tidak sepenuhnya APBD kita tertumpu pada dana transfer.
Guntur Setyono dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) juga menyoroti tentang tingginya angka Silpa. Sehingga fraksinya menanyakan ‘kenapa Silpa cenderung naik, kedepan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan guna menekan kenaikan silpa?
F-Gerindra menyarankan agar dalam perencanaan hendaknya dibuat secara matang dan terperinci, terutamanya sebelum masuk ke penganggaran. Hal itu guna mengurangi tingkat Silpa yang cukup besar. “F-Gerindra menekankan kepada OPD yang tidak bisa menjalankan program dengan tuntas, agar dikurangi anggarannya serta mendapatkan perhatian khusus,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa air menjadi kebutuhan pokok dan sangat penting, terutama bagi para petani untuk daerah selatan khususnya terkait pembangunan “Bendungan Kresek”. Untuk itu, F-Gerindra mohon penjelasan ‘bagaimana statusnya sampai sejauh ini? Karena bendungan tersebut, tentu bisa dimanfaatkan para petani guna mengairi sawah mereka yang meliputi banyak desa di Kabupaten Madiun terutama di daerah selatan.*ly/pressphoto.id
Keterangan Foto : Terlihat pelaksanaan rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi di gedung DPRD Kabupaten Madiun.
