MADIUN – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB, PPPA) Kabupaten Madiun memfasilitasi kegiatan kunjungan kerja (Kunker) pejabat Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) di pendopo Muda Graha (MG), Kabupaten Madiun.
Kasubbag Administrasi Dewan GTK (Gelar Tanda Kehormatan) dan Nug’ Elisa Cintia Dewi, S.E yang juga Ketua Tim Verifikasi dan Peninjauan Lapangan Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya (SWK)” dalam program “Bangga Kencana” BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) tahun 2023, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangatnya.
“Semalam juga, kami sempat melakukan pertemuan informal dengan bapak kepala dinas. Kemudian sekaligus beramah taman dan juga briefing sedikit, tentang apa “Karya dan Inovasi” yang diusulkan oleh bapak Bupati Madiun,” jelasnya.
Menurut dia tujuan tim-nya di pendopo ini, bermaksud bukan untuk menilai ataupun menguji. Namun lebih kepada penggalian data dan informasi, kiranya apa “Karya dan Inovasi” dari Bupati Madiun atau Kabupaten Madiun yang memang layak dan patut di apresiasi oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Untuk mendapatkan satu tanda kehormatan SWK, maka diperlukan informasi dan data serta fakta yang nantinya dilaporkan kepada anggota dewan GTK. Nanti anggota dewan GTK kami akan mengajukan pertimbangan kepada Presiden RI. Nah seperti itu, kira-kira bisa dimulai,” ujarnya.
Elisa Cintia Dewi melanjutkan dasar hukum dari pemberian atau penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan yakni berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan GTK, juga PP Nomor Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2009 tentang GTK.
Tim verifikasi dan peninjauan lapangan di Kabupaten Madiun ini yakni untuk menggali data dan fakta dilapangan terkait uraian Jasa Calon Penerima (JCP) sebagai bahan laporan tim yang dipimpinnya. Termasuk juga bahan laporan Setmil selaku Sekretariat Dewan GTK kepada Dewan GTK dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden RI. Tujuannya agar Dewan GTK mendapatkan informasi yang akurat, sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden RI secara obyektif.
Di Kabupaten Madiun sendiri dalam melakukan verifikasi, dewan berkoordinasi dengan Menteri, Pimpinan, Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah non Kementerian dan juga KLI tersebut wajib memberikan data, dokumen dan/atau keterangan lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Dewan GTK.
“Ini sesuai dengan pasal 56 ayat 3 dan 4 PP Nomor 35 tahun 20210. Jadi mohon ijin pak Bupati. Apabila nanti ada beberapa data dukung yang diperlukan untuk memperkuat laporan kami kepada anggota Dewan GTK. Kami mohon agar dapat dilengkapi,” jelasnya.
Kemudian juga dalam hal ini, menurut dia, adalah BKKBN Provinsi Jawa Timur yang telah mengusulkan Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro kepada Setmilpres yaitu bertindak sebagai promotor. Untuk itu, BKKBN Provinsi Jawa Timur bertindak sebagai promotor, ‘mohon ijin Ibu Maria Ernawati, selaku Kaper’ dan bertanggung jawab juga atas calon yang diusulkan.
“Selain itu, menyiapkan data informasi dan juga konten atau pun isi paparan. Kira-kira jasa atau karya apa yang akan diangkat yang memang layak dan perlu di apresiasi oleh Presiden RI. Karena yang saat ini kami verifikasi adalah tanda kehormatan SWK dalam program “Bangga Kencana” BKKBN tahun 2023,” tandas Elisa Cintia Dewi, lagi.
Diinformasikan setelah dari pendopo MG, tim verifikasi langsung mengunjungi “Kampung KB” Desa Bibrik, Kec. Jiwan. Sesampainya dilokasi, tim verifikasi yang didampingi Bupati Madiun beserta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Madiun disambut meriah dengan suguhan kesenian tradisional khas Kabupaten Madiun yakni pencak silat (kampung pesilat) yang merupakan ikon Kabupaten Madiun.
Seusai itu, tim bersama rombongan meninjau lokasi Orientasi SOTH dan KKA (Sekolah Orang Tua Hebat dan Kartu Kembang Anak) bagi PKB dan Kader BKB. Dilanjutkan menyapa orang tua serta anak-anak yang sembuh dari stunting, dan sesi wawancara bersama Kepala Desa Bibrik, Danramil Jiwan, Camat Jiwan dan Polsek Jiwan.
Peninjauan berikutnya terkait Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) yakni dalam rangka Harganas Ke-30th tertanggal 14 Juni 2023, dan Rumah Data Kependudukan Kampung KB “Setia Bunda”.*(Adv/al-pressphoto.id)
Keterangan Foto : Bupati Madiun H. Ahmad Dawami saat mendampingi tim verifikasi dan Peninjauan Lapangan Calon Penerima tanda kehormatan SWK di “Kampung KB” Desa Bibrik, Kec. Jiwan, Kabupaten Madiun.
